Jakarta, TrisaktiPost - Perwakilan Petani Plasma Koperasi Rimau Sawit Sejahtera Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Ketua Parjio beserta Sekretaris Imam Mustakim yang bermitra dengan PT. Cipta Lestari Sawit (CLS) mengadukan nasibnya ke Presiden, Kepala Staf Presiden (KSP) , Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi IV dan VI DPR RI.

“Kami memberanikan diri mengadu dikarenakan penyelesaian tingkat bipartit maupun tripartit sejak Maret 2019 menemui jalan buntu karena perusahaan tidak mau diajak berunding. Petani plasma merasa dirugikan hingga 143 milyar meliputi kerugian akibat investasi pembangun dan kebun ganda 1.371.86 ha x 72 jt/ha kapitalisasi dari Bank Mandiri Tbk yang sebelumnya sudah dibiayai melalui Bank BPD Sumsel dan kerugian lainya senilai 45 milyar  lebih. Diperlakukan tidak adil dan tidak transparan: perusahaan tidak pernah memberikan bukti  pungut PPh Pasal 22 sejak tahun 2012 seluruh biaya pengelolaan kebun ditetapkan sepihak nominalnya menurut perusahaan sehingga biaya yang terlalu tinggi dan tidak semestinya plasma tidak diberikan hak mengoreksi,” ungkap Parjio.

“Bahkan ketua kami diintervensi dan dikriminalisasi oleh PT. CIPTA LESTARI SAWIT disaat petani plasma menanyakan hak-haknya yang semestinya diterima dengan di BAP oleh Polda Sumatera Selatan dan sekarang sudah tahap SPDP Kejaksaan," ucap Imam Mustakim.


Parjio menegaskan, sementara itu para petani plasma telah memenuhi seluruh kewajibanya menyerahkan lahan untuk kebun plasma 2.313 ha. Memberikan sebagian lahan hak miliknya  kepada PT. Cipta Lestari Sawit untuk lahan Inti. Melakukan Perjanjian Kredit pertama dengan Bank BPD SUMSEL BABEL senilai 42.9 milyar untuk biaya pembangunan kebun plasma 1.371.86 ha tapi berdasarkan pemeriksaan Disbun hanya tertanam 181 ha. Melakukan perjanjian kredit investasi kedua dengan Bank Mandiri senilai 166.6 milyar untuk pembangunan kebun plasma seluas 2.313 ha, semestinya kredit di Bank Mandiri hanya untuk pembangunan kebun plasma seluas 942 ha karena yang 1.371.86 ha sudah dibiayai melalui Bank BPD Sumsel dan tahun 2009 sudah dinyatakan planted Bank BPD Sumsel maupun PT. CLS.Menyerahkan sertifikat sebagai agunan. Menyerahkan Manajemen Fee 5% dari total investasi pembangunan kebun plasma. Menjual seluruh produksi TBS ke PT. CLS.

“Kami petani plasma yang ada di Koperasi Rimau Sawit sejahtera meminta PT.CLS wajib menghentikan segala bentuk intimidasi dan tidak akan intervensi lagi kepada Pengurus Koperasi dalam menjalankan tugas-tugasnya. PT. CLS terlebih dahulu membayar seluruh ganti kerugian petani plasma dan Pengurus Koperasi. Dilakukan verifikasi luas dan penilaian fisik kebun plasma.

Pengelolaan kebun plasma oleh PT. CLS  wajib dilakukan secara transparan dan  berkeadilan melalui penyusunan Rencana Kerja Operasional (RKO) Kebun dilakukan besama-sama dengan menguraikan proyeksi produksi, anggaran biaya untuk panen, pupuk, pruning, dan lain-lain, serta nominal yang akan diterima petani plasma setelah dikurangi seluruh kewajiban. Merevisi seluruh perjanjian kerjasama yang bertentangan dengan peraturan perundang -undangan dan yang merugikan petani plasma. Apabila PT.  CLS tidak mau memenuhi syarat tersebut dilakukan pemutusan hubungan kerja sama dan kebun dikelola mandiri” kata Parjio, di Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta (27/2/2020).

Share To:

Redaksi

Post A Comment:

0 comments so far,add yours