Jakarta, TrisaktiPost  - “Negara akan terus hadir untuk mengatasi dan membantu masyarakat yang terdampak bencana kekeringan dan Karhutla. Kementerian dan Lembaga Negara di bawah koordinasi Kemenko PMK akan terus bekerja keras menangani bencana kekeringan dan Karhutla ini mulai dari antisipasi sampai nanti rehabilitasi dan rekonstruksinya. Kita bersama juga tentu ingin kedua bencana musim kemarau ini dapat tuntas bahkan hingga titik nol atau tidak ada lagi hotspot baik Karhutla maupun kekeringan,” demikian penegasan Deputi bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana, Kemenko PMK, Dody Usodo HGS dalam konferensi pers yang membahas tentang antisipasi potensi bencana kekeringan dan Karhutla, Selasa pagi (30/07) di gedung Kemenko PMK, Jakarta. Turut mendampingi Dody dalam Konpers kali ini Deputi bidang Klimatologi, BMKG yang diwakili oleh Plh. Deputi bidang Klimatologi; dan Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca BPPT, Tri Handoko Seto.

Dody dalam paparannya mengatakan bahwa memang diperlukan koordinasi bersama antarK/L terkait untuk merencanakan langkah-langkah antisipasi bencana yang tepat selama musim kemarau ini. Meskipun, sejauh ini upaya pencegahan khusus bencana Karhutla telah dilakukan oleh K/L di antaranya melalui sosialisasi dan kampanye pencegahan karhutla; penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran; patroli rutin dan patroli terpadu pengendalian karhutla; dan penyampaian informasi peringatan dini.

“Upaya bergotong royong ini tentu harus dioptimalkan dengan adanya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian (KSP) oleh Kemenko PMK sebagai bentuk respon, antisipasi, mitigasi, hingga rehabilitasi dari bencana rutin per tahun setiap musim kemarau ini,” tambah Dody.

Untuk bencana kekeringan, menurut Dody, upaya yang telah dilakukan K/L dalam menghadapi darurat kekeringan yaitu pendistribusian air bersih sebanyak 7.045.400 liter; penambahan jumlah mobil tanki, hidran umum, pembuatan sumur bor, dan kampanye hemat air.

Untuk masalah Karhutla, Kemenko PMK mencatat, terdapat beberapa provinsi rawan Karhutla mengalami kenaikan jumlah hotpsot pada periode yang sama tahun 2018 antara lain di: Riau, Kalsel, Kaltim, dan Kaltara. Sampai dengan 1 Juli 2019, sudah 5 Provinsi (Riau, Kalbar, Sumsel, Kalteng, Kalsel) dan 3 Kabupaten (Dumai, Sambas, OKI) telah menetapkan status siaga darurat Karhutla. Penetapan status siaga darurat ditindaklanjuti dengan pengaktifan Satgas Penanganan Bencana (PB) akibat Asap Karhutla di Sumsel, Riau dan Kalbar

Untuk bencana kekeringan, BNPB mengindentifikasi sebanyak 55 kepala daerah telah menetapkan Surat Keputusan Bupati dan Walikota Tentang Siaga Darurat Bencana Kekeringan yaitu di: Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT. Sementara itu, wilayah yang memiliki risiko sedang-tinggi terdampak kekeringan teridentifikasi sebanyak 28 provinsi dengan luas wilayah 11.774.437 ha dan diperkirakan jiwa terpapar sebanyak 48.491.666 jiwa.
Share To:

TrisaktiPost

Post A Comment:

0 comments so far,add yours