Jakarta, TrisaktiPost - Indonesian Law Enforcement Watch (ILEW) menyelenggarakan diskusi "Menyingkap Kinerja KPK: Sebuah Ikhtiar Penegakan Hukum" di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut hadir pengacara Maqdir Ismail, Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa, dan Adi Massardi.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Pansus Hak Angket KPK, Agung Gunandjar Sudarsa lebih menyoroti hubungan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Agun juga mempertanyakan eksistensi KPK dalam sistem tata negara.

Bagi Politisi Golkar ini, Pansus Hak Angket KPK  dibentuk untuk menata ulang posisi lembaga anti rasuah itu dalam sistem tata negara. "Hak Angket semata-mata ingin mengembalikan, menata ulang keberadaan KPK terutama dalam sistem tata negara kita,” jelasnya, Senin (12/6/2017).

Agun menjelaskan bahwa dalam ketatanegaraan Indonesia ada tiga cabang kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ketiga lembaga negara tersebut saling mengawasi agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Agun kemudian mempertanyakan dimana posisi KPK berada, serta pihak mana yang akuntabel untuk mengawasinya.

Sedangkan, Maqdir Ismail lebih mengkritisi upaya pencegahan gaya KPK yang mirip ceramah di kampus. Hanya bisa menjelaskan bagaimana penanganan KPK soal kasus korupsi. "Fungsi pencegahan lebih diartikan seperti ceramah di kampus-kampus untuk menyampaikan bagaimana cara mereka menangani kasus korupsi" ujar Maqdir Ismail, di markas ILEW, Jakarta Pusat (12/6).


ILEW dan Penegakan Hukum
Direktur Eksekutif ILEW, Iwan Sumule dalam keterangan persnya mengatakan, tindakan OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang kerap kali dipertontonkan oleh KPK ternyata melanggar UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Pemberian suap yang kerap kali di OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh KPK, tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi, jika penerima suap melaporkan kepada KPK. Tapi jika dalam 30 hari suap yang diterima tidak dilaporkan kepada KPK, baru kemudian penerima suap dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana korupsi,” ucapnya.  

Sebagai sebuah lembaga yang didirikan atas dasar kecintaan dan kepedulian anak bangsa terhadap tegaknya hukum sebagai tolak ukur marwah sebuah negara. ILEW berikhtiar menyingkap kinerja KPK bukan karena berpijak pada ketidaksukaan. Kritisisme ILEW terhadap KPK atau lembaga penegakan hukum lainnya justru merupakan wujud kecintaan kepada penegakan hukum di Indonesia.

“Kita berkumpul untuk mengkritisi kinerja KPK. Barangkali beberapa waktu ke depan,  kita akan kembali bertemu dalam diskusi yang mengkritisi lembaga penegakan hukum lainnya. Sebab masih banyak permasalahan yang harus disoroti dan dibenahi terkait upaya penegakan hukum di Indonesia. Selaku masyarakat sipil dan warga negara yang baik,  kami memutuskan berperan aktif sesuai porsi kami guna mengawal upaya penegakan hukum tersebut,” ucapnya.

Menurutnya, kritisisme ILEW adalah wujud cinta dan kepedulian kepada persoalan penegakan hukum di Indonesia. “Untuk itu, demi terciptanya kepastian hukum dan kinerja lembaga penegak hukum yang sesuai aturan main, kita bukan hanya mengetahui melainkan juga berani mengkritisi permasalahan yang melilit upaya penegakan hukum. Kepastian hukum harus diupayakan. Tanpa kepastian hukum, negara tak punya wibawa,” pungkas Iwan Sumule. (AA/SN)


Share To:

Trisakti TV

Post A Comment:

0 comments so far,add yours