Mataram, TrisaktiPost - Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, telah menghentikan penanganan tiga kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor), pascapergantian pimpinan Martono kepada Tedjolekmono, yang resmi menjabat terhitung 2 Juni lalu.

         Kejati NTB melalui Kasi Penkum dan Humas I Made Sutapa kepada wartawan, Sabtu, membenarkan bahwa penanganan tiga kasus tipikor, yang salah satunya menjadi perhatian masyarakat yakni dugaan penyimpangan Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) di tahun 2010.

         "Karena tim jaksa tidak menemukan cukup bukti dalam kasus tersebut, maka berdasarkan hasil gelar perkara Kejati NTB, penanganannya secara resmi dihentikan," kata Sutapa (11/6).

         Selain penanganan kasus dugaan penyimpangan DBHCHT di tahun 2010, dua kasus lainnya yaitu dugaan korupsi dalam 32 item proyek Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Giri Menang-Mataram, dan proyek Padepokan Silat yang berada di Kompleks Gedung Olahraga (GOR) 17 Desember, Turida.

         Sutapa menjelaskan, untuk kasus dugaan penyimpangan DBHCHT di tahun 2010, Kejati NTB telah menghentikannya secara resmi di tahap penyidikan. Hal itu dikatakannya sesuai dengan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) yang diterima dari hasil gelar perkara.

         "Setelah mengumpulkan dan menelaah seluruh alat bukti, baik yang berasal dari keterangan saksi, dokumen, dan ahli dari BPKP. Tim jaksa penyidik telah menyimpulkan bahwa tidak ada ditemukan indikasi penyimpangan," kata Sutapa.

         Sama halnya dengan kasus dugaan korupsi di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Giri Menang-Mataram, yang dilaporkan oleh perwakilan masyarakat dari Lembaga Missing Reclassering Republik Indonesia (LMRRI) Perwakilan NTB. Ada sebanyak 32 item proyek yang diduga bermasalah.

         Sutapa mengatakan bahwa kasusnya dihentikan Kejati NTB, setelah tim intelijen turun ke lapangan untuk melakukan cek fisik terhadap salah satu item yang dilaporkan, yakni adanya dugaan pekerjaan ganda dalam proyek pemasangan jaringan pemipaan.

         "Dari hasil penelusuran di lapangan, tidak hanya ada pengerjaan proyek PDAM, tapi ada juga proyek yang sedang dikerjakan PT Cipta Karya dan BWS, kesannya memang ganda, karena pengerjaannya secara bersamaan dan berada di sejumlah titik yang sama," ujar Sutapa.

         Terkait dengan item lainnya, Sutapa menyakini bahwa pihaknya juga telah meneliti seluruh dokumen yang disangkakan, termasuk memintai keterangn sejumlah pejabat tinggi di lingkup PDAM Giri Menang-Mataram, yang bersentuhan langsung dengan item tersebut.

         "Apa yang menjadi laporan, sudah di telusuri semuanya, dan memang tidak ada yang mengarah pada perbuatan melawan hukum. Untuk itu penanganan kasusnya kami hentikan di tahap penyelidikan," ucapnya.

         Selanjutnya, untuk kasus dugaan penyimpangan dalam proyek Padepokan Silat yang berada di Kompleks Gedung Olahraga (GOR) 17 Desember, Turida, Sutapa mengungkapkan hal yang sama.

         Dia mengatakan bahwa penanganan kasus yang masih dalam tahap pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan itu, tidak ditemukan adanya indikasi penyimpangan, sesuai dengan apa yang dilaporkan masyarakat.

         "Bercermin dari hasil perhitungan fisik tim ahli Universitas Mataram, tim jaksa tidak menemukan adanya indikasi penyimpangan. Oleh sebab itu, penanganannya dihentikan," ujar Sutapa.

         Melainkan dari hasil perhitungannya, tim jaksa menyimpulkan bahwa kualitas bangunan fisik Padepokan Silat yang berada di Kompleks Gedung Olahraga (GOR) 17 Desember, Turida, tidak ada ditemukan kekurangan.

         "Kualitas bangunannya sudah sesuai dengan perencanaannya, tidak ada ditemukan indikasi penyimpangan, untuk itu kasusnya dihentikan," ucapnya.

         Penghentian tiga kasus dugaan tipikor ini, dikatakannya, bukan karena alasan pergantian pimpinan. Melainkan, ia meyakini bahwa pihaknya sudah melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat.

         Sutapa mengatakan bahwa dalam penanganan sebuah kasus, seluruh tahapan sudah diupayakan tim jaksa. Namun pada akhirnya, setelah seluruh bukti rampung, disimpulkan bahwa tidak ada alat bukti yang menguatkan kasusnya hingga dapat ditingkatkan ke tahap selanjutnya.

         "Kalau tidak cukup kuat bukti untuk ditingkatkan ke tahap selanjutnya, kita hentikan. Untuk apa berlama-lama, karena langkah ini juga untuk memberikan kepastian hukum terkait dugaan yang dilaporkan," kata Sutapa. (Ant)
Share To:

Trisakti TV

Post A Comment:

0 comments so far,add yours