Jakarta, TrisaktiPost - Kasus Saeni (53) yang jadi korban razia warung makan di Kota Serang harus jadi momentum strategis bagi Pemerintah Pusat untuk mengingatkan Pemda tentang isu intoleransi. Demikian diungkapkan KH. Maman Imanulhaq, Anggota DPR RI, menyikapi insiden penutupan warung yang diwarnai intimidasi, kekerasan dan pemaksaan oleh Satpol PP terhadap pedagang kecil.

Menurut Maman, Pemerintah Pusat punya kepentingan untuk bertindak cepat serta menggunakan kasus ini sebagai pertanda keseriusan menyelesaikan kasus berbau diskriminasi.

"Kasus ini memang sederhana, mudah diselesaikan. Karena sangat terbatas melibatkan Satpol PP dan sebuah surat imbauan. Berbeda dengan kasus yang lebih kompleks – seperti soal rumah ibadah, soal kepercayaan Suni/Syiah atau Ahmadiyah, kasus ini tidak multidimensional. Tapi Kasus ini harus jadi momentum pemerintah pusat untuk bertindak tegas, serius dan cepat dalam menangani kasus perda dan aparat pemda yang diskriminatif", tegas Wakil Ketua Lembaga Dakwah PBNU ini.

Maman menambahkan, walaupun netizen dan masyarakat sipil bergerak, dan di tingkat elit sudah ada pernyataan Menteri Agama dan Wapres, namun semua itu hanya akan jadi diskursus semata, bila tidak ada tindakan tegas.

Karenanya, kasus Saeni ini harus dibawa ke ranah hukum. Sebab melanggar konstitusi yang menyebut orang berhak bermatapencaharian, misalnya.

" Harus ada hukuman yang tegas. Misalnya, satpol PP diberi sanksi dan hukuman yang tegas, Bupati/Walikota mencabut himbauan yang diskrimatif dan Pemda mengganti kerugian kepada rakyat yang dirugikan", tegas Maman.

Bila segera diproses, kasus ini bisa menyampaikan pesan penting bahwa Pemerintah Pusat memang serius menangani aturan daerah yang diskriminatif.

Bila satu Satpol PP dihukum, maka ini akan jadi pesan serius yang diterima pada Satpol PP seluruh Indonesia.

"Ini akan memberi efek jera atas kesewenang-wenangan, sekaligus juga teguran keras bagi elit Pemda yang semena-mena membuat aturan", tegas anggota Komisi VIII DPR RI itu.

Sekali lagi dikatakan Maman, ini adalah kesempatan penting dan momentum stategis bagi Pemerintah Pusat untuk “hadir” dan untuk “menang” melawan arogansi Pemda yang dikriminatif. Sebuah monentum yang harus digunakan Pemerintah pusat melaui Mendagri dan instansi terkait.

Jika langkah tegas itu dilakukan, ungkap Maman, maka efek muatan politisnya akan terasa sangat luar biasa.

"Masyarakat mengapresiasi, Pemda akan lebih berhati-hati, Satpol PP tidak berani semena-mena, dan tidak kalah penting tumbuh kepercayaan publik bahwa pemerintah pusat tidak hanya berhenti di himbauan tapi serius dan tidak mentolerir semua regulasi dan kebijakan yang diskriminatif ", pungkas Maman. (AD)
Share To:

Arahman Ali

Post A Comment:

0 comments so far,add yours