Bandung, TrisaktiPost - Kisruh penerimaan peserta didik baru (PPDB) kota bandung mendapat perhatian anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Sunatra. Menurutnya kebijakan Walikota Bandung terkait SKTM dalam PPDB sangaat tidak tepat.

Pernyataan tersebut disampaikan Sunatra dalam kegiatan Reses di Bandung, Kamis (9/7/2015). Menurutnya Kebijakan siswa SKTM wajib semua diterima membuat sekolah kebingungan, sebab katanya kuota siswa hampir habis oleh siswa SKTM.

"Dalam Pergub sebenarnya sudah diatur, 20 persen siswa SKTM dan 5 persen siswa berprestasi, tp dengan kebijakan baru kuota itu hampir habis" katanya.

Kebijakan tersebut membuat masalah baru yaitu adanya masyarakat yang mampu tetapi memaaksakan membuat SKTM. Namun akibat hal ini justru yang disalahkan kemudian adalah aparat RT dan RW.

"Ini sangat ironis, masa sekarang RT dan RW dituduh melakukan tindak pidana dengan anacaman kurunagm 6-7 tahun" ungkapnya.

Kebijakan ini menurut Sunatra jelas keliru, sebab aparat di bawah yang tugasnya melayani warga tanpa jenal waktu dan ranpa bayaran malah dituduh tindak pidana. Apalagi dengan melibatkan aparat kepolisian menurutnya sangat tidak tepat.

"Seharusnya Walikota tahu kalau bidaya sunda itu selalu ewuh pakewuh, RT dan RW tidak akan menolak permintaan SKTM karena budaya sunda yang kental kekelirgaannya," terangnya.

Untuk iti Sunatra memberi solusi bahwa persoalan SKTM tidak melibatkan aparat kepolisia. "Sekarang lebih baik pihak sekolah yang survei, kalau ternyata ada yang tidak layak maka coret saja. Sebab menyebar polisi kerumah-rumah warga nyata-nyata membuat teror di masyarakat," pujgkasnya. (Ron)
Share To:

Trisakti TV

Post A Comment:

0 comments so far,add yours