Jakarta, Trisakti Post – Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat mengatakan bahwa hak interpelasi DPR masih jauh dari upaya pemakzulan presiden. Prosesnya bertahap dan butuh waktu.
Interplasi terhadap Jokowi, tambah Martin, hanya langkah DPR RI bertanya terkait kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Hak interpelasi sebenarnya biasa-biasa saja. Tidak ada yang luar biasa dari interpelasi tersebut. Interpelasi itu pada intinya adalah bertanya. Kami hanya mau bertanya, terkait alasan pemerintah menaikkan harga BBM. Tidak ada upaya pemakzulan atau menjatuhkan presiden," ujar Martin di Jakarta  (27/11), saat menjadi pembicara dalam diskusi “Mencari Peran DPR yang Ideal dalam Sistem Pemerintahan Presidensial” yang diselenggarakan Gerakan Integritas Nasional (GIN).

Pemakzulan presiden butuh proses panjang. Jika DPR tidak puas dengan jawaban pemerintah, maka dilakukan hak angket untuk meneliti. Setelah ada laporan, baru dilanjutkan dengan hak mengemukakan pendapat. Dalam hak mengemukakan pendapat ini baru bisa memastikan apakah ada pemakzulan atau tidak.

Selain itu, sidang dan keputusan harus dihadiri mayoritas DPR dan MPR. Kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi. “Semakin sulit karena komposisi di parlemen sekarang 56 persen anggota Koalisi Merah Putih (KMP), dan sisanya 44 persen anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH),” pungkasnya. (AA).
Share To:

Trisakti TV

Post A Comment:

0 comments so far,add yours