TRENDING NOW

Majalengka, TrisaktiPost - Kalangan santri, kiai dan pesantren menyambut baik ajang Musabaqoh Kitab Kuning (MKK) Kitab Fathul Qorib dan Kitab Imrity Tingkat UlaTahun 2017 yang diselenggarakan oleh DKC Garda Bangsa PKB Kabupaten Majalengka pada Sabtu (18/03) di kantor DPC PKB Kabupaten Majalengka.

Hal itu terlihat dari antusiasme peserta yang ikut berkompetisi dalam kegiatan tersebut. Sebanyak 92 peserta wakil dari 14 pondok pesantren di wilayah Kabupaten Majalengka ikut ambil bagian.

Anggota DPR RI FPKB, KH. Maman Imanulhaq, menyambut baik respon positif terhadap penyelenggaran MKK oleh kalangan pesantren.

Tujuan Musabaqoh Kitab Kuning, lanjut Pengasuh PP. Al-Mizan Jatiwangi Majalengka itu adalah untuk melestarikan tradisi kajian kitab kuning yang telah lama mengakar kuat di pesantren.

Diharapkan MKK bisa mengukuhkan kembali kesadaran umat terutama generasi muda tentang pentingnya Kitab Kuning sebagai Khazanah Ilmu Pengetahuan Pesantren.

Kitab kuning, lanjutnya, adalah rujukan keilmuan di pesantren yang turut membentuk pemahaman keagamaan moderat di kalangan pesantren.

Khazanah keilmuan pesantren terbukti telah menjadi benteng terkokoh dalam menjaga NKRI dari pemahaman keagamaan yang eksklusif dan ekstremis.

"Musabaqoh Kitab Kuning ini penting di tengah mengerasnya pemahamaan tekstual yang cenderung literal dan radikal yang selalu berargumen kembali pada Qur'an dan Hadits", ujar Dewan Syuro DPP PKB itu.

Padahal kitab kuning, lanjutnya, adalah rujukan lain yang bisa dipertanggungjawabkan.

"Kitab Kuning adalah buah dari pemikiran, ijtihad serta kajian kritis para ulama yang kapasitas keilmuannya tidak usah diragukan lagi", tegas Kyai Maman dalam sambutan pembukaan di hadapan peserta dan tamu undangan yang hadir.

Selain jajaran Pengurus DPC PKB dan DKC Garda Bangsa Kabuapten Majalengka, tampak hadir pula Ketua Tanfidz PCNU Kabupaten Majalengka KH. Harun Bajuri, Syuriah PCNU KH. Yusuf Karim, para tokoh kyai pesantren, IPPNU, Fatayat NU, dan lain-lain.

Adapun Babak Penyisihan sendiri akan meloloskan tiga peserta terbaik untuk maju di tingkat semifinal di tingkat zona V Jabar : Majalengka, Sumedang, Subang, Purwakarta dan Karawang. Selanjutnya Juara Zona akan berkompetisi di tingkat nasional memperebutkan hadiah ratusan juta rupiah.

Adapun bertindak sebagai Juri adalah KH. Ahsan Taqwim, KH. Muhammad Umar, KH. Sholehudin, KH. Ahmad Suja'i, KH. Abdul Fattah & Ny Hj. Cucu representatif dari pengasuh pondok pesantren, unsur dari PCNU, Pejabat Kemenag Majalengka dan Dosen. (AD1)
TrisaktiPost, Jakarta - Fraksi PKB secara tegas menolak wacana sertifikasi Khotib yang digulirkan oleh Kementerian Agama RI. 

Anggota DPR RI Komisi 8 dari FPKB, Maman Imanulhaq, mengingatkan Pemerintah untuk tidak mengulang sejarah, seperti pada zaman Rezim Orde Baru yang bertindak refresif terhadap penceramah agama yang dianggap bersebrangan dengan Pemerintah.

"Waktu itu para dai selalu dikontrol oleh kekuasaan,  disuruh lapor ke aparat dan terus diawasi bahkan dilarang berceramah oleh pemerintah. Di era reformasi seperti saat ini hal itu jangan sampai terulang lagi", Ungkap Maman. 

Menurut Maman porsi Pemerintah adalah sebagai Fasilitator dan Mediator, bukan justru mengintervensi. Sedang yang mentahbiskan layak tidaknya khotib dan Dai sebaiknya diserahkan kepada Ormas dan Masyarakat. 

Ditemui usai menghadiri rapat bersama Menteri Agama dan Tokoh Ulama dari NU dan Muhamadiyah yang difasilitasi Anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto di gedung Wantimpres Jln. Veteran Jakpus,  7 Februari  2017, Maman yang juga Ketua lembaga Dakwah PBNU menegaskan:

"Pemerintah sebaiknya konsen pada penguatan kapasitas para Khotib dan Dai dalam pemahaman keagamaan yang moderat, toleran dan damai di satu sisi,  tapi sisi lain mempunyai jiwa dan komitment  kebangsaan yang kokoh ". ungkap Maman. 

Karena itu, Pemerintah dan Ormas seperti NU dan Muhamadiyah bisa memfasilitasi halaqoh-halaqoh penguatan Kapasitas Khotib dan Dai, termasuk menyusun Modul dan Materi Islam yang ramah, damai dan toleran. 


Polda Jatim Berlebihan Mendata Para Ulama

Maman menilai Polda Jatim yang mendata Ulama sebagai tindakan berlebihan.  Itu menurutnya tupoksi dan wewenang kementrian agama.

Tetapi Maman menyoroti pentingnya edukasi terhadap Masyarakat dalam hal penguatan kerjasama dengan Aparat Berwenang untuk sama-sama mengawasi dan tidak segan-segan melaporkan dan memproses jika ada Khotib dan Dai yang melakukan ujaran kebencian (Hatespeach) yang berpotensi menimbulkan kegaduhan dan perpecahan antar masyarakat. Dakwah harus menguatkan aqidah dan ukhuwah bukan mengobarkan kebencian dan fitnah.

"Pemerintah juga harus memperkuat kordinasi antar lembaga Dakwah,  pengurus Masjid dan kementerian agar mesjid di lembaga-lembaga Pemerintah dan BUMN tidak diambil alih oleh Khotib dan Dai intolerans yang menyusupkan kepentingan dan nilai radikalisme bahkan terorisme. Khutbah yang cocok bagi masyarakat Indonesia adalah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam Rahmatan Lil Alamin", pungkas Maman. (AD1)