Top News

Bandung, TrisaktiPost - Ramainya pemberitaan tentang oknum Jaksa pada Kejaksaan Tinggi DKI yang terkena OTT KPK pada hari Jum'at (28/06) lalu. Hal ini mengundang banyak reaksi dari para pengamat hukum, politisi hingga para aktivis penggiat anti korupsi.

Hingga hari ini masih saja menjadi perbincangan publik baik itu di medsos maupun di media elektronik juga media cetak. Permasalahannya karena ada oknum Jaksa pejabat tinggi pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang terkena OTT KPK hingga mengundang perhatian banyak kalangan.

Sementara Ketua Umum Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) Furqon Mujahid Bangun, juga menyikapi opini yang saat ini sedang berkembang. Ketua umum ARM sangat menyayangkan apa yang disampaikan oleh Jaksa Agung HM Prasetyo dibeberapa media yang menyatakan ingin menangani sendiri serta ingin agar para Jaksa yang terkena OTT KPK untuk diproses di Gedung Bundar Kejaksaan Agung.

"Ini akan menjadi preseden buruk untuk kedepan dalam penegakan supremasi hukum di tanah air, biarkan saja KPK yang menanganinya agar tidak ada kesan di masyarakat bahwa aparat penegak hukum di perlakukan istimewa didepan hukum," ungkap Mujahid dengan lantang ke TrisaktiPost (1/07) di Bandung.

Menurutnya, jika KPK mengikuti apa yang di sampaikan oleh pihak kejaksaan agung agar para Jaksa yang terkena OTT KPK diserahkan atau diproses di gedung bundar, bukan tidak mungkin ini akan melemahkan penegakkan supremasi hukum serta melemahkan upaya KPK dlm melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia.

ARM juga sangat menyesalkan pernyataan salah satu politisi dari partai Nasdem yang mengatakan bahwa OTT KPK terhadap oknum jaksa tersebut merupakan bentuk upaya pelemahan terhadap institusi Adyaksa. Pernyataan itu dianggap oleh Mujahid sangat mengada-ngada, bagaimana mungkin KPK akan melakukan hal tersebut terhadap institusi Adhyaksa Kejaksaan bukankah di KPK sendiri tidak sedikit yang berasal dari institusi adhyaksa. Seharusnya politisi tersebut jangan asal bicara seperti itu dong yang akibat pernyataannya tersebut mengundang reaksi dari banyak kalangan.

"Biarkanlah para jaksa yang terkena OTT KPK tersebut dan telah ditetapkan sebagai tersangka diproses oleh KPK hingga tuntas, namun utk para oknum jaksa yang lainnya agar dikembalikan pada institusi Adhyaksa untuk dibina dan diberi sanksi diinternal kejaksaan sendiri."

Mujahid menambahkan, apa yang disampaikan oleh rekan-rekan dari ICW yang mendesak agar Jaksa Agung mundur juga direspon respon positif. "Kami menyikapinya dengan bijak serta berlandaskan aturan perundang-undangan yang berlaku. Bukankah negara kita negara hukum, jadi saya minta agar rekan-rekan dari ICW bisa menyikapinya dengan arif demi penegakkan supremasi di negeri tercinta ini" pungkas Mujahid. (C68)
loading...