TRENDING NOW

Jakarta, TrisaktiPost - Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini mengajak umat Islam melakukan refleksi atas peran dan kontribusi masing-masing dalam menjaga dan mengisi kemerdekaan, salah satunya menyadari kemerdekaan yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945.

"Umat Islam Indonesia harus berbesar hati karena rahmat kemerdekaan 17 Agustus 1945 bertepatan dengan 9 Ramadhan 1364 H, saat umat sedang berpuasa. Ini punya makna historis yang mendalam bagi umat Islam," katanya dalam konferensi pers di Ruang Rapat FPKS, Jakarta, Selasa (14/6).

Makna itu menurut Jazuli, berupa pesan kuat bahwa Ramadhan merupakan bulan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Hal itu terbukti, pilihan hari proklamasi kemerdekaan adalah sayyidul ayyam (penghulu hari) yakni Hari Jum'at dan di bulan puasa sayyidus syhuur (penghulu bulan).

"Dan pilihan ini disadari betul dan sengaja dipilih oleh Bung Karno. Dus, proklamator kita saat membacakan teks proklamasi dalam keadaan berpuasa," ujarnya.

Dia mengatakan, menurut sejarah pemilihan hari dan tanggal proklamasi tak lepas dari permintaan saran Bung Karno kepada para ulama, diantara K.H Abdoel Moekti dari Muhammadiyah dan K.H Hasyim Asy'ari dari Nahdatul Ulama.

Dia mengatakan momen sejarah tersebut, semakin menegaskan bahwa kontribusi umat Islam tidak pernah putus sepanjang sejarah perjuangan bangsa hingga meraih kemerdekaan.

"Kontribusi umat Islam, tokoh pergerakan, para kyai dan santri dalam usaha-usaha kemerdekaan dicatat dengan tinta emas dan tidak terbantahkan. Ini kebanggaan yang seharusnya diwarisi oleh umat Islam dalam mengisi kemerdekaan hingga hari ini," katanya.

Dia menilai umat Islam harus mengambil tanggung jawab penuh atas kemajuan bangsa ini, jangan sampai umat Islam justru menjadi bagian dari problem kebangsaan karena tidak sadar sejarah dan abai pada tanggung jawab sejarahnya.

Menurut dia, umat Islam harus terdepan dalam menjaga nasionalisme Indonesia sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945.

"Menjaga agar Indonesian tetap ber-Ketuhanan, punya rasa kemanusiaan yang tinggi, hadirkan persatuan dan kesatuan dalam bingkai kebhinnekaan, bangun demokrasi bermartabat, serta dorong keadilan sosial bagi seluruh rakyat," ujarnya.

Menurut Jazuli Juwaini, peningkatan peran dan kontribusi umat Islam semakin penting dalam menjaga keindonesiaan karena bangsa ini sedang menghadapi tantangan bahkan ancaman yang merongrong identitas dan karakter kebangsaan dalam semua aspek.

Dia menilai masifnya serbuan ideologi liberal telah melemahkan jati diri dan karakter kita sebagai bangsa dan negara Pancasila dalam seluruh aspek.

"Belum lagi isu seputar munculnya lagi paham komunis adalah ancaman serius bagi nasionalisme kita," kata Jazuli.

Di lain pihak menurut dia, kita juga dihadapkan pada tantangan kompetisi dunia yang sangat ketat, artinya, umat Islam sebagai rakyat mayoritas harus terpanggil menjawab kompetisi ke depan.

Dia mengatakan dalam rangka melanjutkan estafet peran dan kuntribusi umat, Fraksi PKS mengajak seluruh elemen umat Islam untuk bersatu, membangun dan menumbuhkan kesadaran sejarah umat, menyamakan pemahaman dan persepsi, serta menyatukan langkah untuk Indonesia yang bermartabat dan berkemajuan ke depan. (Ant)
Jakarta, TrisaktiPost - KPK tidak menemukan tindak pidana korupsi dalam pembelian lahan RS Sumber Waras di Jakarta seluas 3,64 hektare.

"Jadi penyidik kami tidak menemukan perbuatan melawan hukumnya. Karena itu jalan satu-satunyanya kita lebih baik mengundang BPK untuk bertemu dengan penyidik kami. Dari situ berarti kan sudah selesai, perbuatan melawan hukumnya selesai," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di sela-sela rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Jakarta, Selasa (15/6).

Dalam penyelidikan Sumber Waras itu, KPK sudah meminta keterangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada 12 April 2016 lalu.

Menurut Agus, kesimpulan itu berasal dari penelusuran penyelidik KPK.

"Kalau sudah (tingkat) penyidikan, KPK tidak boleh memberhentikan, ini kan masih di penyelidikan. Karena mereka (penyelidik) tidak menemukan, jadi itu bukan suara pimpinan lho, itu suara dari bawah," tambah Agus.

Berbeda Hal ini tentu berbeda dengan pendapat BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan DKI Jakarta 2014 yang menyatakan pembelian tanah itu berindikasi merugikan keuangan daerah hingga Rp191,3 miliar karena harga pembelian pemprov DKI terlalu mahal.

"Ternyata dari pendapat banyak ahli, ada selisih tapi tidak sebesar itu. Banyak ahli ada yang berpendapat di mana-mana harga NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) adalah harga yang bagus. Oleh karena itu jalan satu-satunya kita temukan antara penyidik kita dan BPK," jelas Agus.

Pertemuan itu rencananya akan dilangsungkan dalam dua peka ke depan sebelum Lebaran.

BPK mengacu pada harga pembelian PT Ciputra Karya Utama (CKU) kepada Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) tahun 2013 sebesar Rp564,3 miliar. CKU kemudian membatalkan pembelian lahan itu karena peruntukan tanah tidak bisa diubah untuk kepentingan komersial.

Dalam LHP, antara lain BPK merekomendasikan agar pemprov menagih tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) selama 10 tahun sejak 1994-2014 senilai lebih dari Rp3 miliar.

Selain itu, BPK juga merekomendasikan Basuki agar memberikan sanksi kepada Tim Pembelian Tanah yang dinilai tidak cermat dan tidak teliti memeriksa lokasi tanah berdasarkan Zona Nilai Tanah.

Sampai saat ini laporan korupsi RS Sumber Waras masih dalam tahap penyelidikan dengan memanggil lebih dari 33 orang untuk dilakukan permintaan keterangan.

Ahok menilai bahwa pemprov DKI Jakarta membeli lahan di Jalan Kyai Tapa 1 Grogol Jakarta Barat itu karena Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada 2014 adalah sebesar Rp20,7 juta per meter persegi, sehingga pemprov DKI Jakarta diuntungkan karena pemilik lahan menjual dengan harga NJOP sehingga total harganya Rp755,6 miliar sedangkan pada harga pasar, nilainya lebih tinggi. (Ant)